Islamedia - Gubernur Sumbar Prof. Irwan Prayitno, Selasa 1 Maret 2011, selama satu jam (08.30 s/d 09.30), dialog dan interaktif di 22 Radio Anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI) Sumbar. Dalam dialog tersebut gubernur menjawab berbagai persoalan yang dihadapi pemerintah. Gubernur juga berkesempatan menjawab berbagai pertanyaan dari sejumlah tokoh dan anggota masyarakat lainnya. Berikut petikan dialog tersebut yang dipandu oleh Ketua PRSSNI Sumbar, H. Darlis Syofyan.
Motto Bapak “Membawa Sumbar kearah yang lebih baik” Apa mungkin bisa dicapai mengingat Bapak mulai dari disclaimer Penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (berjalan mulai dari minus)?
Saya terinspirasi dari hadits Nabi Muhammad SAW: kita harus lebih baik hari esok dibanding hari ini, dan hari ini pun harus lebih baik dari kemarin. Ini berarti kita harus berupaya terus meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Bukan berarti sebelumnya tidak baik. Sebelumnya juga baik dan bagus. Tapi kita harus meningkatkan untuk lebih baik lagi.
Tentang disclaimer, betul disclaimer itu menjadi beban. Penyebabnya ada 23 item yang menjadikan disclaimer, yang hampir semuanya berkaitan dengan aset yang dimiliki oleh Pemda. Contoh, tahun 1982, ada MTQ Nasional yang memakai tempat GOR Agus Salim, itu tanahnya BNI.
Nah diproses tukar guling dengan tanah milik Pemda di daerah By Pass. Prosesnya berlangsung dan berjalan tapi tidak tuntas dalam bentuk penyerahan sertifikat. Ditemui oleh BPK tahun 2009, ketika mengaudit BNI, akibatnya disclimer.
Setelah kemerdekaan, di Tunggul Hitam ada tanah yang luasnya ratusan hektar bahkan ribuan hektar itu ternyata milik pemerintah tapi tidak jelas surat menyuratnya kepada Pemda Provinsi.
Akhirnya lambat laun, dengan berjalannya waktu masyarakat menduduki dengan alasan tanah ulayat. Dan banyak yang lainnya yang tidak perlu saya sebutkan satu per satu. Itulah yang menyebabkan disclaimer.
Kami di provinsi dengan Wakil Gubernur, untuk melakukan pengawasan dan follow up untuk setiap item dari disclaimer bisa lepas. Dari 23 item, yang sudah lepas 9, tinggal 14 item. Dalam waktu dua bulan mendatang bakal ada pemeriksaan baru dari BPK, untuk tahun 2010.
Mudah-mudahan bisa beranjak dari disclaimer menjadi wajar dengan pengecualian (WDP). Kalaupun tidak terburu, kita sudah membuat tim, insyaallah tahun 2011 ini saya yakin sudah bisa WDP.
Masalah disclaimer ini merupakan warisan masalah yang tidak diketahui, kemudian oleh BPK mendadak memeriksa, yang tidak kita antisipasi sebelumnya. Sehingga agak kalang kabut. Untuk itu pada pemerintahan sekarang intensif membuat tim, membuat MoU dengan BPK. MoU dengan Badan Pertanahan Nasional. MoU dengan Kajati, MoU dengan Kepolisian. Untuk satu per satu diselesaikan. Membuat surat ke DPRD meminta keputusan dari DPRD untuk melepas sejumlah asset yang sudah tidak jelas asal-usulnya.
Untuk melangkah ke depan bagaimana rencana Gubernur, dukungan dari organisasi terutama SKPD di lingkungan Gubernur?
Untuk melangkah ke depan kita harus melihat potensi apa yang kita miliki, termasuk kekuatan, kelebihan, kekurangan dan bahkan hambatan dan ancaman.
Dai beberapa poin tersebut untuk itu kami sudah melakukan identifikasi, dimana kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Sumbar baik secara organisasi Pemprov dan masyarakat secara keseluruhan.
Masyarakat Sumbar lebih dari 50 persen adalah petani, sisanya banyak pengusaha mikro kecil dan menengah, pedagang dan birokrat, serta beragam profesi profesi lain. Untuk petani, kita buat satu Tim Terpadu Kesejahteraan Petani.
Petani kita masih miskin, karena hanya memiliki lahan rata-rata sepertiga hektar saja, dengan waktu kerja tiga jam sehari dan tidak setiap hari. Untuk itu, kita buat rencana, dengan target kerja delapan jam sehari, bikin usaha tani lebih dari satu dengan bertani, berternak, budidaya ikan, untuk menjadikan petani lebih sejahtera.
Tim Terpadu Kesejahteraan Petani, sekarang sudah berjalan yang terdiri dari Dinas Pertanian, Perkebunan, Dinas Peternakan, Perikanan, Ketahanan Pangan, Kehutanan. Tahun 2011 diambil 2.480 KK untuk dibina dijadikan model percontohan untuk mensejahterakan mereka.
Untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan membuat Tim Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah terdiri dari Dinas Tenaga Kerja, Dinas Koperasi, Perdagangan dengan cara memberikan modal, memanfatkan KUR dengan tujuh bank penyalur KUR, diantaranya Bank Nagari.
Ada masyarakat yang tidak punya potensi usaha, tua, tidak punya skill, untuk itu kita bantu dengan dibentuk Tim Pemberdayaan Fakir Miskin memanfaatkan zakat, infak, sedekah, dana APBN, APBD, CSR Perusahaan dan lainnya.
Membuat Tim Reformasi Birokrasi dalam pemerintahan Provinsi, Reformasi Birokrasi, baik dari segi Kepegawaian, tata laksana birokrasi keuangan, SOTK Program-program yang terkait Kepegawaian.
Program di luar itu yang menjadi perhatian, pendidikan yang berkarakter, membentuk karater Sumatera Barat yang baik dan bagus, potensial. Membuat rintisannya mulai 2011, dibuat program yang utuh untuk menjadi model di daerah-daerah tahun 2012.
Tim Pengamalan Adat Basandi Syarak dan Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) dan agama, bermitra dengan lembaga adat, lembaga agama, ormas. Mengembangkan pengalaman, agama. Ada juga yang terkait dengan pariwisata, infrastruktur, diangkat dalam bentuk program disesuaikan dengan kemampuan SKPD, sinergikan dengan Bupati, Walikota, Camat, Walinagari, Lurah dengan melakukan Rakor.
Bagaimana dukungan dari DPRD kami dengar ada gesekan antara eksekutif dan legislatif?
Berkaitan dengan DPRD kami ingin sampaikan tidak ada suatu konflik antara Pemprov dan DPRD. Kalau perbedaan itu biasa, suatu dinamika di dalam pengambilan keputusan.
Dan itulah yang sebenarnya terjadi, dan kami melihat secara institusi dan pribadi Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada sesuatupun yang terhambat ataupun yang mengganggu. Sebagai contoh belum lama ini saya mengadakan rapat intensif saya selaku pimpinan rapat selama 4-5 jam bersama belasan anggota DPRD dalam pansus RPJMD dan selalu aktif dalam tanya jawab tidak ada masalah.
Komunikasi baik secara institusi dan kelembagaan dengan program-program yang sudah dicanangkan oleh pansusnya DPRD nya dan Paripurnanya oleh kita juga. Alhamdulillah sampai saat ini tidak terhambat dan semuanya berjalan dengan baik.
Dengan Tungku Tigo Sajarangan selalu melakukan komunikasi intensif khusunya di SKPD kami ada biro Dinas sosial melakukan komunikasi yang intensif dan aktif dengan mensinergikan program-program yang ada di SKPD.
Misalkan LKAAM, MUI atau Lembaga yang lain secara bertahap melakukan kerjasama program, walaupun ada masalah yaitu anggaran kita terbatas. Tetapi kita melakukan dengan semaksimal mungkin.
Masalah infrastruktur dianggap masyarakat pembangunan berjalan dengan lambat. Seperti Kelok Sembilan dan perpanjangan bandara untuk pesawat besar mendarat dan kemacetan di Sitinjau Laut?
Kelok Sembilan itu program multiyear, anggaran tetap ada terus walaupun bertahap mudah-mudahan tahun depan bisa selesai.
Sicincin Malalak, 2011 sudah dianggarkan Rp70 miliar, dan insyaallah, kita yakin jalan itu sudah bisa digunakan 100 persen tahun ini. Saat ini yang belum sempurna adalah jembatan- jembatan. Mudah-mudahan tahun ini tuntas.
Bandara Internasional Minangkabau, ada perpanjangan landasan pacu (runway), kami sudah mendatangi Dirut Angkasa Pura dan sudah meminta untuk perpanjangan runway. Sudah disetujui.
Dan kita mendapatkan dana dari APBD Rp5 miliar untuk perpanjangan runway dan Rp13,5 miliar untuk peralatan canggih pendukung teknologi di BIM. Insyaallah bisa mendorong pelayanan yang lebih baik di bandara.
Teluk bayur sudah maju. Punya tiga program, jangka menengah, jangka pendek, jangka panjang. Jangka pendek efisiensi dan efektifitas di antaranya program 24 jam kerja. Insyaalllah sudah berjalan, bisa untuk mengatasi antrinya kapal laut yang merapat ke Teluk Bayur. Untuk jangka menengah, kita sudah bersama Pelindo II, mereka sudah mengeluarkan dana Rp13,5 M untuk pembebasan lahan, sehingga kita bisa membuat gudang bersih yang luas. Dan dengan kota Padang sudah membentuk tim sembilan dan sedang berjalan.
Dan untuk menuntaskan program jangka menengah ini membuat MoU. Dengan Pelindo, Menteri BUMN dan Menteri Perhubungan. Dan ini sudah jalan dalam jangka menengahnya. Untuk jangka panjangnya sasarannya adalah wilayah gaung yang perlebar.
Kami melihat Bapak bekerja dengan sangat serius, bapak juga cemas jika tanggung jawab itu tidak dapat dilakukan dengan baik, bahkan Bapak sampai meneteskan airmata, menarik cerita ini dan mungkin bisa diceritakan secara singkat kepada pendengar?
Peranan pemimpin sangat penting dan besar dalam mensejahterakan masyarakatnya.
Baik buruknya masyarakat, sejahtera tidaknya masyarakat, maju tidaknya masyarakat sangat tergantung dengan pemimpinnya. Untuk itu pemimpin harus mempunyai tanggung jawab yang berat, dan harus menjalankan amanat dengan baik.
Kalau tidak, rakyat akan mederita. Untuk itu pemimpin harus terjun penuh. Jika ada rakyat yang menganggur, tidak makan, itu pemimpin yang bertanggung jawab. Itulah yang saya pahami.
Sedangkan ancaman kekhawatiran ketidak mampuan sebagai manusia yang lemah kan selalu ada di diri saya. Itulah kenapa ketika suatu kesempatan memberikan kata sambutan memang beberapa detik saya terbata-bata.
Saya memberikan sambutan dan terdiam....Tapi tidak ada menyesal. Menangis juga tidak. Bantuak anak ketek, kalau manangih, cengeng. Jadi, saya hanya menceritakan bagaimana Umar Bin Khatab menangis, Umar Bin Khatab urang bagak, urang kuek, keras dan urang pemberani, ketika ditanya bagaimana tanggung jawabnya sebagai pemimpin, manangihnya, nah itulah contoh para sahabat Nabi yang mengenal, mengetahui makna pemimpin.
Bagaimana penanganan jalur evakuasi yang rusak ketika terjadi bencana gempa di Padang?
Ketika terjadinya bencana, jangan salahkan bencananya. Tetapi kita melakukan usaha untuk menyelamatkan diri. Provinsi sudah berkerjasama dengan walikota-walikota dan bupati-bupati, telah mendata daerah-daerah mana saja untuk bisa dijadikan upaya menyelamatkan diri dan juga mendata gedung-gedung mana yang bisa dijadikan shelter untuk evakuasi khususnya di daerah tepi laut jika berpotensi tsunami.
Untuk sifatnya yang preventif kami saat ini sedang membahas tentang Ranperda pembangunan.
Maksudnya adalah untuk membangun sebuah gedung standar seperti apa? Dan juga sosialisai kepada masyarakat dengan mensosialisasikan upaya-upaya untuk meyelamatkan diri sudah dimulai dari sekolah-sekolah, kampus, kantor-kantor dan lain-lain.
Bagaimana kelanjutan Padang Bay City dan pengawasan terhadap tenda-tenda rendah yang mengarah ke maksiat pantai Padang, masjid raya Sumbar yang terbengkalai?
Padang Bay City, Program Walikota Padang Fauzi Bahar, saya mendengar dari beliau memang cukup bagus. Sekarang belum terlaksana karena menuggu investor. Tenda-tenda rendah, saya sudah berkomunikasi dengan Pak Wali, sebagian yang di pantai Purus sudah bagus, dan memang sebagian yang belum bagus, ini tergantung dari masyarakat di sana. Masjid Raya Sumbar, tahun ini kita anggarkan Rp30 miliar dan insyaaallah tahun ini bisa digunakan, walaupun mungkin belum 100 persen.
Bagaimana dengan penanganan investasi. Investasi penanaman modal asing selalu terkendala dengan suatu masalah tanah. Kedua masalah pandangan masyarakat?
Masalah tanah, saya sudah punya ide untuk membuat iklan di koran. Kita menawarkan masyarakat yang mempunyai lahan untuk di investasikan dan di kembangkan. Jika tanah kita untuk masalah jual beli pasti sulit.
Yang paling baik adalah kita menyewa atau kita mengajak kerja sama dengan pemilik tanah. Maka akan menjadi kerja sama yang saling menguntungkan.
Jangan jual beli. Alhamdulillah berhasil. Dan kita akan selalu membantu para investor. Untuk provinsi kami jamin pelayanan BKPMD akan cepat dan ringkas selesai urusannya dan kami jemput bola.
http://www.islamedia.web.id/2011/03/irwan-prayitno-hari-esok-harus-lebih.html
Tidak ada komentar:
Posting Komentar